PERKEMBANGAN AMERIKA LATIN

SETELAH PERANG DUNIA II

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sejarah Amerika

Dosen Pengampu Dr. Suranto, M.Pd

Tugas Individu

Oleh:

RUSYDAH BINTA QUR-ANIYAH

120210302032

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

UNIVERSITAS JEMBER

2014

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah “Perkembangan Amerika Latin Setelah Perang Dunia II” yang merupakan salah satu dari komponen nilai tugas individu mata kuliah Sejarah Amerika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas jember.

Penyusunan makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Suranto, M.Pd., selaku Dosen pengampu mata kuliah Sejarah Amerika yang telah membimbing;

2. Teman-teman yang telah memberi dorongan dan semangat;

3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhirnya penulis berharap, semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Jember, 17 Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul............................................................................................... ....................... 1

Kata Pengantar.............................................................................................. ....................... 2

Daftar Isi........................................................................................................ ....................... 3

BAB 1. PENDAHULUAN.......................................................................... ....................... 4

1.1 Latar Belakang............................................................................. ....................... 4

1.2 Rumusan Masalah........................................................................ ....................... 4

1.3 Tujuan.................................................................................................................. 4

BAB 2. PEMBAHASAN..................................................................................................... 5

2.1 Latar Belakang Amerika Latin............................................................................ 5

2.2 Kondisi Amerika Latin Setelah Perang Dunia II................................................. 5

2.3 Konflik-Konflik yang Terjadi di Amerika Latin................................................. 10

2.3.1 Konflik Etnis Di Amerika Selatan.............................................................. 10

2.3.2 Konflik Ideology Politik Di Amerika Selatan............................................ 11

2.3.3 Konflik Ekonomi Perdagangan Di Amerika Selatan.................................. 14

2.3.4 Konflik Keamanan Di Amerika Selatan..................................................... 15

2.3.5 Konflik Hubungan Luar Negeri Di Amerika Selatan................................. 15

BAB 3. SIMPULAN............................................................................................................. 18

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................... 19

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amerika Latin adalah wilayah yang banyak didatangi oleh para penjajah karena memiliki banyak sumber daya alam, oleh karena itu sejarah perpolitikannya banyak diwarnai oleh negara-negara di luarnya. Pada abad ke-16 Spanyol dan Portugis menguasai wilayah Amerika Latin dengan kekerasan dan penaklukan yang sejalan dengan politik merkantilis pada masa itu (Hennida, 2012:47). Pada abad 17 hingga 18 wilayah di Amerika Latin menjadi perebutan penjajah Eropa, hingga mengakibatkan Amerika Latin bergantung pada ekonomi kapitalis global pasca kemerdekaan. Selain Eropa, Amerika Serikat juga cukup berpengaruh dalam situasi di Amerika Latin, salah satunya lewat Doktrin Monroe 1823 yang menyatakan bahwa wilayah benua Amerika yang merdeka telah bebas dan tidak lagi dianggap sebagai subjek kolonialisasi Eropa, sehingga AS akan turun tangan apabila negara-negara Eropa masih berusaha menjajah dan menaklukan wilayah di benua Amerika yang telah merdeka (Hennida, 2012:50).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar brelakang Amerika Latin?

2. Bagaimana kondisi Amerika Latin Setelah Perang Dunia II?

3. Konflik-konflik apa saja yang terjadi di Amerika Latin?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui latar brelakang Amerika Latin

2. Memahami kondisi Amerika Latin Setelah Perang Dunia II

3. Mengerti Konflik-konflik apa saja yang terjadi di Amerika Latin

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Amerika Latin

Amerika Selatan disebut Amerika Latin karena mereka berbicara dengan bahasa Latin, namun sebagian besar orang yang tinggal di Amerika Selatan sebagian besar berbicara menggunakan Bahasa Spanyol, Bahasa Portugis, dan Prancis. Alasannnya tidak lain adalah karena akar bahasa dari ketiga bahasa tersebut adalah bahasa Latin. Bahasa Latin adalah bahasa yang dulunya dituturkan oleh penduduk romawi kuno. Kemudian bahasa ini berkembang dan seiring berjalannya waktu, bahasa ini menjelma menjadi bahasa Spanyol, Portugis, Prancis, Italia, Romania, dan Moldova. Namun demikian, bahasa Latin tetap menjadi bahasa resmi di Vatikan.

2.2 Kondisi Amerika Latin Setelah Perang Dunia II

Amerika Latin merupakan negara berkembang setelah Perang Dunia II. Negara ini melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi khususnya OPEC. Dengan melakukan kerjasama OPEC, negara ini juga menjalin hubungan dengan negara maju.

Proses Lahirnya Kerja Sama Utara dan Selatan

Proses kelahiran kerja sama Utara-Selatan diawali dari pertemuan negara-negara penghasil minyak dengan negara-negara konsumen minyak pada tanggal 7 April 1975 di Paris, Prancis. Pertemuan tingkat menteri ini kemudian dipopulerkan secara resmi dengan istilah Konferensi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang pertama kali diadakan pada 16-18 Desember 1975 di Paris. Forum ini kemudian lebih dikelan dengan istilah dialog Utara-Selatan. Di dalam forum ini termasuk di dalamnya pertemuan-pertemuan nonformal, nonpemerintah, dan non-PBB.

Amerika Serikat dan Prancis sebagai pemrakarsa forum dialog Utara-Selatan memandang perlu diadakan kerja sama antar negara-negara pengguna minyak dengan negara-negara penghasil minyak. Hal ini guna menanggulangi terjadinya krisis energi (minyak), krisis ekonomi, dan embargo minyak. Itikad disambut baik oleh negara-negara penghasil minyak, sehingga mengahsilkan konferensi kerja sama ekonomi internasional pada bulan Desember 1975 di Paris. Negara-negara industri memandang bahwa kelangsungan ekonomi dan kehidupan industri sangat bergantung pada sektor energi.
Pada awalnya, kerja sama Utara-Selatan hanya beranggotakan negara-negara yang hadir pada Konferensi Kerja Sama Ekonomi Internasional di Paris, yaitu 27 negara. Di dalam perkembangannya, forum ini meluas dan berkembang menjadi forum kerja sama antara negara-negara industri dengan negara-negara yang sedang berkembang.

Pada Konferensi Kerja Sama Ekonomi Internasional pertengahan Desember 1975 di Paris telah dihadiri oleh negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Jepang, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Spanyol, Swedia, dan Swiss sebagai wakil pihak Utara. Sedangkan pihak Selatan dihadiri Aljazair, Argentian, Brasilia, Kamerun, Mesir, India, Indonesia (wakil dari ASEAN), Iran, Irak, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Arab Saudi, Venezuela, Yugoslavia, Zaire, dan Zambia.

Melihat keberhasilan pada sidang pertama pada bulan Desember 1975 di Paris, maka kemudian direncanakan persidangan kedua di Paris bulan Desember 1976. Namun, karena adanya beberapa halangan seperti perilu di Amreika Serikat, Jerman Barat, dan Jepang, maka sidang kedua ini ditunda pada Juni 1977. Diantara kedua sidang tersebut, telah dilaksanakan persidangan tingkat pejabar tinggi dan sidang kelompok anggota (April-November 1976). Persidangan ini bermaksud untuk membantu pemecahan persoalan yang akan diputuskan pada sidang tingkat menteri pada Mei/Juni 1977.

Dari dua kali Konferensi Kerja Sama Ekonomi Internasional dan ditambah hasil persidangan perantara, maka forum dialog Utara-Selatan telah mengalami perkembangan. Kerja sama ini tidak hanya dalam hal perdagangan minyak di pasaran internasional, tetapi juga meluas ke bidang energi, bahan mentah, pembangunan, dan keuangan, dan sektor lainnya yang mendukung perekonomian global.

Tujuan Kerja Sama Utara dan Selatan

Secara umum tujuan forum Utara-Selatan adalah sebagai berikut:

a. Mengharmoniskan hubungan antara negara-negara industri dengan negara-negara yang sedang berkembang. Tata perekonomian internasional telah menuntut suatu orde baru yang memerlukan adanya dialog dan kerja sama antara pihak Utara dengan pihak Selatan.

b. Mengikutsertakan partisipasi negara-negara berkembang dalam tatanan dan hubungan ekonomi internasional. Untuk merealisasikan tujuan ini, negara berkembang aktid dalam pengambilan keputusan di forum PBB dan di forum-forum di luar PBB.

c. Untuk membagi keuntungan secara adil dari hasil perdagangan internasional.

Melihat dari tujuannya, maka kerja sama Utara-Selatan dapat diartikan sebagai forum komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan. Dari forum komuniksi ini telah melahirkan adanya sikap untuk saling mendidik, saling meyakinkan, dan saling mengubah tata susunan dunia. Dalam kerja sama ini telah terjalin hubungan antarpemerintah dan hubungan antarpihak swasta.

Hubungan Antara Utara dan Selatan

Istilah Utara dan Selatan sebenarnya lebih bermakna ekonomis daripada geografis. Utara diidentifikasikan sebagai keompok negara-negara maju, sedangkan Selatan cenderung dialamatkan kepada negara-negara berkembangatau negara Dunia Ketiga. Negara-negara Utara mencakup negara-negara maju yang terletak di Eropa Barat, Amerika, dan Kanada. Negara-negara Selatan mencakup negara-negara yang terletak di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Secara ekonomis, negara-negara maju memiliki ekonomi yang kuat, sedangkan negara-negara berkembang relatif memiliki ekonomi yang lemah. Dari segi kekayaan alam, negara-negara maju tidak memiliki sumber alam yang cukup. Meskipun demikian, kekurangan tersebut dapat diatasi dengan penguasaan teknologi. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, budaya antara pihak Utara-Selatan menggiring mereka kepada keadaan saling ketergantungan (interdepedensi). Di satu sisi, negara-negara Utara memiliki keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, namun kurang didukung oleh sumber kekayaan alam yang melimpah. Sebaliknya, negara-negara Selatan memiliki sumber alam yang relatif melimpah, namun tanpa didukung oleh penguasaan teknologi. Dengan kondisi ini, kedua pihak menganggap penting adanya kerja sama Utara-Selatan.

Pokok persoalan dalam kerjasama Utara-Selatan adalah upaya perubahan dalam tata hubungan dunia baru yang lebih adil. Hubungan tersebut harus berubah dari bentuk pemerasan oleh Utara ke bentuk pembagian keuntungan bersama. Dengan kata lain, hubungan tersebut harus berubah dari bentuk subordinasi ke bentuk kemitraan. Namun pada kenyataannya, bentuk hubungan Utara-Selatan masih cenderung berpola dominasi-subordinasi. Bentuk kerjasama itu hanya menciptakan kemakmuran bai negara-negara Utara. Negara-negara Selatan masih mengalami berbagai kekurangan. Misalnya, penurunan nilai tukar bagi barang-barang yang dihasilkannya, perusakan lingkungan, dan ketergantungan yang semakin tinggi terhadap negara-negara Utara.

Negara-negara Utara cenderung memaksakan model pembangunan mereka terhadap negara-negara Selatan. Pemaksaan itu mereka lakukan melalui perundingan-perundingan dalam lembaga keuangan internasional. Bank dunia dan IMF (International Monetary Fund), yang semula direncanakan sebagai lembaga keuangan untuk menolong semua negara di dunia dalam pembangunan, ternyata dipakai sebagai alat oleh negara-negara Utara untuk memaksakan model pembangunan yang menguntungkan negara-negra yang lebih kuat. Bank dunia dan IMF mengeluarkan Program Penyesuaian Struktural atau SAP (Structural Adjustment Program) yang intinya memaksa negara-negara yang mendapatkan bantuan utang untuk lebih membuka pasar dalam negeri mereka, menekankan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang-barang yang bisa diekspor, dan mengurangi subsidi pemerintah terhadap sektor publik. Di Afrika dan Amerika Latin, program ini menciptakan kemiskinan di kalangan rakyat jelata.

Sehubungan dengan berbagai keadaan yang dialami oleh negara-negara Selatan itu, diadakan pembenahan di kalangan negara-negara Selatan sendiri. Negara-negara Selatan meningkatkan kekuatan politik dan ekonomi mereka. Selatan membangun berbagai jalinan dan membangun kekuatan kolektifnya melalui kegiatan positif di dalam dirinya dan tidak membuat posisi berhadap-hadapan dengan negara-negara Utara. Di pihak lain, Utara harus membiarkan negara-negara Selatan bebas melaksanakan berbagai strategi pembangunan alternatif mereka, tanpa melakukan diskriminasi atau sabotase terhadap negara-negara tersebut. Negara-negara di Utara harus melaksanakan kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri yang didasarkan atas kepentingan jangka panjang yang sehat yang akan menjaga kelestarian umat manusia dan bumi. Dalam jangka panjang, pendekatan semacam itu akan sejalan dengan kepentingan penduduk Utara itu sendiri.

Negara-negara Selatan dengan kecenderungan untuk memperoleh posisi tawar-menawar yang seimbang dengan negara-negara Utara, terkonsentrasi dalam organisasi seperti Kelompok 77 dan Gerakan Non-Blok (GNB). Dalam wadah-wadah itulah, negara-negara Selatan menyalurkan aspirasi mereka. Dalam KTT GNB XI di Jakarta tahun 1992, salah satu keputusan penting yang diambil adalah perlunya suatu Nort-South Dialogue (dialog Utara-Selatan). Dialog ini difokuskan pada masalah-masalah perdaganagn barang komoditas internasional. Negara-negara Selatan menginginkan komposisi harga yang adil dari penjualan komoditas tersebut dalam kerangka New Partnership For Development (kemitraan bagi perkembangan). Dalam dialog Utara-Selatan juga dibicarakan masalah bantuan keuangan bagi negara-negara berkembang dan pengurangan beban utang luar negeri. Bidang pertanian dan industri uga menjadi pokok masalah yang diupayakan untuk dibicarakan.

Posisi GNB dalam kerangka kerja sama Utara-Selatan menjadi semakin memiliki arti sejak berakhirnya Perang Dingin. Sebagai suatu gerakan politik. GNB menjadi semakin penting eksistensinya dalam memperjuangkan apa yang disebut dengan . ”tata ekonomi dunia yang lebih adil”. Fokus gerakannya adalah mengajak negara-negara maju untuk memberikan perhatian yag lebih luas dan bersikap lebih adil erhadap proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang.

Dalam menghadapi Kelompok Utara yang menguasai perekonomian dunia, Kelompok Selatan membentuk persekutuan yang lebih dikenal sebagai kelompok 77 dengan anggotanya mula-mula 77 negara (1964) dan pada tahun 1990 sudah lebih dari seratus Negara. Kelompok 77 dengan gigih berjuang mendesak Kelompok Utara agar tata perekonomian lama yang hanya menguntungkan Kelompok Utara dirombak sehingga terjadi pemerataan dan keadilan dalam kemakmuran. Perjuangan Kelompok Selatan melawan kemiskinan mendapat dukungan dari organisasi seperti OPEC. Sementara itu Kelompok Utara, yang sebelumnya saling bersaing sendiri, akhirnya bersatu dalam KTT di London,Venesia, dan Tokyo untuk menyamakan langkah dalam menghadapi Kelompok Selatan.

2.3 Konflik-Konflik di Amerika Latin

Wilayah kawasan Amerika Selatan dapat diidentifikasi berdasarkan klasifikasi konflik atau permasalahan tertentu berdasarkan beberapa dasar, yakni konflik etnis, ideology politik, ekonomi perdagangan, keamanan, dan hubungan luar negeri.

2.3.1. Konflik Etnis di Amerika Selatan

Secara psikologi, etnis memiliki definisi yaitu kelompok masyarakat yang terikat oleh kesamaan tertentu dan berbeda dengan kelompok yang lain. Mereka diikat oleh budaya yang mereka pertahankan dan perjuangkan secara bersama-sama. Untuk kawasan Amerika Selatan sendiri, sedikit berbeda dengan negara kita Indonesia. Di Indonesia, meski hanya sebuah negara, tapi terdiri dari berbagai etnis berbeda. Hal ini disebabkan karena kita diikat oleh budaya-budaya dan suku yang berbeda tergantung dari wilayah kita. Sedangkan di Amerika Latin, mereka sebagian besar hanya terkelompok dalam suku Indian. Sehingga etnisitas di Amerika Latin memiliki sifat yang cukup homogeny. Adapun kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk lebih banyak karena latar belakang pergerakan dan kepentingan yang sama.

Secara gamblang, jika kita mengutip James Petras, seorang akademisi dan aktivis yang banyak membantu masyarakat tanpa tanah di Brazil, ada tiga gelombang gerakan sosial yang saling tumpang tindih dan berkaitan dalam 25 tahun belakangan ini. Gelombang yang pertama, secara gampangnya, muncul pada akhir 1970an hingga pertengahan 1980an. Pada umumnya, gerakan ini yang kemudian dikenal sebagai “gerakan sosial baru” (the new social movements), terdiri dari aliansi kekuatan sosial seperti kalangan aktivis hak asasi manusia, lingkungan, feminis, etnis dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (NGOs). Gelombang kedua, yang berkembang menjadi kekuatan politik yang signifikan, berawal dari pertengahan 1980an hingga saat ini. Sebagian besar gerakan ini dipimpin dan terdiri dari petani dan buruh tani, di mana organisasi massanya terlibat dalam aksi-aksi langsung, dalam upayanya mempromosikan dan melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi dari pendukungnya. Yang paling menonjol dari gerakan ini gerakan Zapatista (Ejércite Zapatista de Liberación Nacional – ZLN) di Meksiko, Gerakan Pekerja Pedesaan Tak Bertanah (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST), gerakan petani koka masyarakat Indian (Cocaleros) di Bolivia, Federasi Petani Nasional (National Peasant Federation) di Paraguay, Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (Revolutionary Armed Forces of Colombia – FARC) di Kolombia, dan gerakan petani Indian yang tergabung dalam Konfederasi Kebangsaan Masyarakat Adat Ekuador (CONAIE) di Ekuador.

Gerakan ketiga, yang merupakan gelombang gerakan sosial yang lebih baru, berpusat wilayah-wilayah urban. Di sini, termasuk gerakan massa pekerja pengangguran berbasis barrio (komunitas) di Argentina, kalangan pegangguran dan kaum miskin di Republik Dominika, dan penduduk yang bermukim di rumah-rumah gubuk yang menaruh harapannya di belakang bendera populis yang diusung oleh Hugo Chavez, presiden Venezulea. Lain daripada itu, ada gerakan urban yang tampilannya adalah new multi-sectorial movements (gerakan multisektoral baru) yang melibatkan perjuangan massa yang mengintegrasikan buruh tani dan petani bertanah menengah dan kecil yang berkembang di Kolombia, Meksiko, Brazil, and Paraguay.

Jika kita perhatikan mengenai komposisi, taktik, dan tuntutan yang diperjuangkan gerakan sosial ini memang bervariasi dan bisa juga berjalan sendiri-sendiri. Meskipun demikian, kelihatannya ada “kepentingan bersama” yang menyebabkan mereka bersatu sebagai oposisi terhadap neoliberalisme dan imperialisme. Tepatnya, mereka melawan ketidakadilan dan penindasan sebagai akibat dari kebijakan ekonomi rejim neoliberal dan berkembangnya konsentrasi kekayaan ditangan para elit lokal dan asing. Secara lebih khusus lagi, yang mereka perjuangkan adalah pembagian tanah dan otonomi nasional bagi komunitas Indian.

2.3.2. Konflik Ideologi Politik di Amerika Selatan

Konflik Ideologi Politik di Amerika Selatan seringkali dihiasi interaksi antara pihak golongan ‘kanan’ dan ‘kiri’. Amerika Selatan adalah kawasan yang sangat kental dan terkenal dengan gerakan-gerakan sosialisnya yang anti terhadap ideology politik neoliberal. Ada beberapa negara yang memiliki ideology politik yang cukup kental dan kerapkali bisa menjadi potensi munculnya konflik politik di wilayah negara tersebut. Bolivia, misalnya. Revolusi pada tahun 1952 yang dipimpin oleh Gerakan Nasionalis Revolusioner (MNR) berhasil menggulingkan rezim militer kanan dan menasionalisasi tambang timah terbesar di negeri itu, selain itu reformasi tanah (land reform) pun mulai digalakkan, dan memberikan hak pilih pada perempuan dan kaum Indian yang sebelumnya tidak memiliki hak pilih. Nasionalisasi di berbagai sektor di Bolivia sangat jelas mewakili ideology politik yang dianut negara tersebut.

Kebijakan politis Bolivia ini jelas menimbulkan keresahan yang cukup meluas di pihak investor dan perusahaan-perusahaan asing. Namun, Bolivia sesungguhnya tidak bisa mengesampingkan kebutuhan mereka akan investor asing. Meski berani dalam setiap pengambilan kebijakan politisnya, dalam hal ini nasionalisasi sektor-sektor penting, Bolivia sesungguhnya belum memiliki capital yang cukup untuk mengolah sektor pertambangan, jika saja korporasi-korporasi swasta sudah merasa sangat dirugikan dalam setiap kebijakan nasionalisasi Bolivia dan penarikan pajak negara yang cukup tinggi di Bolivia.

Selain Bolivia, Venezuela pun adalah negara yang mencatat pergerakan politik cukup jelas dan justru member pengaruh bagi negara-negara lain di Amerika Selatan. Pada 1998, pemilihan Hugo Chavez sebagai Presiden Venezuela memberi pengaruh besar akan terjadinya perubahan di daratan Amerika Selatan. Dan ini bukan hanya menyebarnya pencarian model perekonomian alternatif dan arah politk yang cocok diterapkan di suatu negara. Satu demi satu, dari Brasil hingga Argentina, mulai Bolivia sampai Chile, partai-partai dari kelompok kiri menguasai kantor kepresidenan melalui pemilu-pemilu demokratis. Dengan perlahan atau lantang, negara-negara tersebut mulai berani bersuara miring terhadap, bahkan sampai menyingkirkan, model perekonomian neolib yang didesakkan Konsensus Washington beserta paket institusi kebijakan sosial dan perekonomiannya.

Sadar bila model neolib hanya menciptakan marjinalisasi sosio-ekonomi dari mayoritas rakyat, pemerintahan-pemerintahan generasi baru (sejak Chavez) mulai memadukan kebijakan ekonomi untuk mencapai stabilitas fiskal dan makro, dengan kebijakan-kebijakan sosial yang difokuskan pada isu-isu kemiskinan, pengangguran, dan kesehatan. Hasilnya, kita mendengar adanya harmoni—sebuah orkestrasi yang dimainkan oleh nyaris seluruh kawasan—tentang stabilitas dan keteraturan (juga kewibawaan) politik, kesetaraan sosial dan ekonomi, serta kebangkitan umat manusia. Pemaparan yang saya gambarkan diatas lebih ke bagaimana ideology negara-negara di Amerika Selatan yang sangat kental menjunjung tinggi kepentingan rakyat kecil, dalam hal ini petani dan kaum buruh. Karena kebijakan yang menjunjung tinggi kaum kecil itulah, sehingga kemudian dapat menimbulkan konflik dengan pihak-pihak investor dan korporasi asing.

Selain itu, ada juga konflik politk antar penguasa dalam memperebutkan kursi kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Mulai tahun 1954 Jenderal Stroessner berkuasa selama 35 tahun di Paraguay, setelah di negara itu selama bertahun-tahun terjadi ketidakstabilan politik akibat sering bergantinya pemerintahan. Kekuasaan rezim otoriternya dibangun di atas 3 pilar yaitu: Partai Colorado, aparat negara, dan militer (yang sejak akhir Perang Chaco melawan Bolivia pada tahun 1935 menjadi aktor politik yang jelas-jelas sangat berperan).
Sementara Jendral Stroessner sukses menciptakan stabilitas represif sistem politik di Paraguay, perkembangan politik di Argentina berlangsung secara berubah-ubah. Sejak tahun 1930, pemerintahan-pemerintahan militer yang dibentuk melalui kudeta dan presiden-presiden yang terpilih secara demokratis di Argentina berusaha saling menggeser kedudukan. Tidak ada kekuasaan demokratis yang sungguh-sungguh berusia lama. Tak satupun presiden terpilih dapat menyelesaikan masa bakti mereka secara reguler, apalagi sampai bisa menyerahkan jabatan itu kepada penggantinya yang resmi terpilih. Kudeta tahun 1976 merupakan goncangan keenam yang berhasil terhadap negara, sejak tahun 1930. Pihak militer Argentina saat itu merupakan penguasa politik nasional dalam jangka waktu lama.

Konstelasi sejarah di Chilli dan Uruguay sangatlah berbeda dengan kedua negara di atas. Dalam kurun waktu 143 tahun sebelum kudeta pada September 1973 (di mana pemerintahan sosialis Allende yang dipilih secara demokratis digulingkan), Chilli mengalami 4 bulan saja di bawah pemerintahan junta militer. Fenomena ini tentu saja tidak dapat disejajarkan dengan hilangnya peran militer sebagai aktor politik. Terutama pada pertengahan tahun 20-an sampai awal tahun 30-an, mereka membuat pengaruh yang tidak sepele pada politik nasional. Berbeda dengan itu, militer di Uruguay pada abad 20 hingga akhir tahun 60-an tidak tampil sebagai tokoh politik yang relevan. Bahkan pada awal 30-an, ketika terjadi masa singkat kediktatoran, mereka juga tidak memainkan peranan penting.

2.3.3. Konflik Ekonomi

Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, kawasan Amerika Selatan pun memiliki kekayaan yang cukup potensial untuk Sumber Daya Alam. Sektor pertanian adalah sektor yang sangat dibanggakan dan dipupuk dalam budaya masyarakat Amerika Selatan. Bahkan pergerakan petani pun sampai terbentuk untuk menjaga pergerakan dan lahan mereka dari pihak kapitalis yang ibaratnya bertujuan untuk mematikan sektor perdagangan tradisional. Selain itu, Amerika Selatan juga memiliki potensi yang cukup besar dalam komoditi minyak.

Tahun 1980an merepresentasikan titik balik yang menentukan di Amerika Latin. Krisis hutang yang merenggut Dunia Ketiga memfasilitasi neoliberalisasi di negara-negara di Amerika Latin melalui kebijakan restrukturisasi IMF. Dengan disusul kejatuhan Uni Soviet, saat itu tampak tak ada alternatif yang mungkin terhadap arus pasang politik kanan. Juga dalam era ini, industri timah di Bolivia runtuh karena persediaan global yang terlalu banyak (oversupply), yang terutama dipasok oleh Cina dan Brasil. Dalam konteks tersebut, industri lalu-lintas narkotika (narcotrafficking) mulai marak. Hal itu pada prinsipnya dibahan-bakari oleh konsumsi di utara dan didorong oleh naluri bisnis (sense of entrepreneurialism) yang tak ada duanya di Kolombia, pusat (epicentre) dari perdagangan obat-obatan terlarang. Perbatasan internasional yang semakin berpori-pori berkat globalisasi, dan konteks lokal berupa bencana hutang dan ekonomi, menciptakan atmosfir mengundang bagi kekayaan yang diasosiasikan dengan maraknya industri lalu-lintas narkotika.

Selain sektor minyak dan narkotika, Amerika Selatan atau Amerika Latin sangat dekat dengan isu privatisasi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ini dikarenakan ketika krisis global pada tahun 1990-an, negara-negara di Amerika Selatan seperti tidak diberi pilihan lain selain menerima bantuan IMF dan WTO untuk tetap bertahan dalam perekonomian. Pada 1999-2000 ketika diterapkan rencana privatisasi air di Lembah Cochabamba melalui anak perusahaan Bechtel Corporation, Aguas de Tunari. Dalam waktu beberapa bulan harga air meningkat drastis dan memicu aksi-aksi protes yang semakin agresif, termasuk suatu demonstrasi massal di mana seorang protestan terbunuh dan beberapa lainnya terluka oleh militer. ‘Perang Air’ ini, sebagaimana biasa disebut, berujung pada pembatalan kesepakatan privatisasi air. Ia juga memperkuat gerakan anti-neoliberal yang berlanjut meningkat dalam jumlah dan intensitas.

2.3.4. Konflik Keamanan

Rezim-rezim militer yang didirikan di Argentina, Chili, dan Uruguay pada tahun 70-an adalah tergolong dalam tipe otoriterisme birokratis. Mereka beroperasi dengan sebuah basis ideologi yang mirip yang disebut Doktrin Keamanan Nasional. Dengan doktrin itu mereka bersikap sebagai penyelamat bangsa dengan tuntutan untuk melindungi nilai-nilai eropa-kristen dan ingin menghadirkan kembali kedamaian dan ketertiban. Tentu saja para pimpinan aparat kekuasaan di tiga negara ini memiliki struktur berbeda. Jika Chilli, segera setelah runtuhnya Allende, sangat kuat berkiblat pada Jendral Pinochet dan dapat menciptakan kediktatoran yang berlangsung selama 17 tahun (1973-1990), pihak junta militer Argentina yang terdiri dari pimpinan tiga divisi angkatan bersenjata membagi-bagi kekuasaan sejak 1976 sampai 1983. Junta militer ini, bersama-sama dengan boneka-boneka yang berbeda-beda, hampir tidak menciptakan kesan sebuah blok kekuasaan yang tertutup. Sebaliknya para penguasa militer Uruguay memanfaatkan sebagian besar waktu berkuasa mereka (dari 1973 sampai 1985) untuk melakukan agitasi berkedok orang-orang sipil, sehingga sampai tahun 1981 mereka tidak pernah menempatkan anggota militer sebagai pimpinan-pimpinan puncak pemerintahan.

Berbeda dari 3 negara lain yang dibahas di sini, di Paraguay terdapat sebuah kediktatoran tradisional yang patrimonial dan berciri khas Amerika Tengah, khususnya ciri Karibia. Rejim Stroessner mengikat elemen-elemen pemerintahan militer dengan beberapa ciri khas kediktatoran yang berkiblat pada perseorangan pada gaya lama Caudillo, yang memperoleh dukungan ekstra melalui sebuah partai negara.

2.3.5. Konflik Eksternal (Hubungan Luar Negeri)

Untuk masalah-masalah hubungan luar negeri sendiri, negara-negara di Amerika Selatan seringkali berkonflik dengan negara-negara liberal kapitalis yang seringkali disebabkan oleh perbedaan ideology diantara mereka. Negara-negara di Amerika Selatan, terkhusus negara-negara yang berideologi kiri keras seringkali menganggap negara-negara Barat tengah mengatur rencana eksploitatif untuk menundukkan kawasan Amerika Selatan. Negara Barat yang dimaksud di sini adalah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Misalnya saja Presiden Bolivia Evo Morales sangat marah dan murka atas tindakan dan sabotase CIA yang melakukan konspirasi menentang kebijakan energi negaranya. Hal tersebut menjadi pemicu berupa tindakan Presiden Bolivia Evo Morales secara tegas mengusir seorang pejabat kedutaan besar AS pada hari Selasa 10 Maret 2009. Morales, yang sering menyebut AS sebagai “Imperial”, sebelumnya telah mengusir duta besar AS dan para pejabat anti-narkotika AS. Jurubicara kedutaan itu mengatakan Martinez adalah seorang pejabat tingkat menengah dan jabatannya adalah sekretaris kedua. Morales merasa bahwa perusahaan-perusahaan negara yang dibangunnya sedang digembosi dan hal ini direncanakan oleh Washington. Washington terlalu campur tangan dalam penentuan perusahaan energi milik-negara di Bolivia seperti YPFB.

Tidak hanya itu, Pada bulan Januari 2009 Presiden Ekuador Rafael Correa juga mengusir seorang pejabat kedutaan besar AS yang ia tuduh melakukan hal yang sama seperti di Bolivia. Washiington merasa kurang senang dengan banyaknya pendirian perusahaan negara dalam menangai kekayaan mineral di negara-negara Amerika Latin. Washington sering memaksakan kehendak dengan banyak keterlibatan CIA dalam dial-dial perusahaan-perusahaan minyak di kawasan tersebut. Correa adalah sekutu dekat Morales, seperti Presiden Venezuela Hugo Chavez, yang mengusir duta besar AS tahun lalu. Semua ketiga pemimpin sayap kiri itu mengatakan AS telah campur- tangan dalam politik dalam negeri mereka.

Tahun 2007 yang lalu ketika presiden AS masih dijabat oleh George W Bush yang berkunjung ke Sao Paolo juga mendapatkan hujatan dari rakyat Brasil yang bermunculan di sepanjang jalan-jalan utama Sao Paolo. Para pemimpin demontrasi akan mengajak puluhan ribu orang dalam aksi massa hari ini saat Bush meresmikan kerja sama energi etanol dengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Perusahaan AS di Brasil ini banyak mengambil kesempatan para petani Brasil dan justru merugikan ekonomi Brasil dalam jangka panjang. Penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan tersebut tidak sebanding dengan matinya lahan penghidupan petani yang jumlahnya hampir 100 kali lipat.

BAB 3. SIMPULAN

Amerika Selatan adalah kawasan yang terletak di Benua Amerika sebelah selatan dan tersambung dengan Amerika Utara melalui Tanah Genting Panama. Amerika Selatan terdiri dari beberapa negara, diantaranya:, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Ekuador, Kepulauan Falkland, Guyana Perancis, Guyana, Paraguay, Peru, Georgia Selatan, Suriname, Uruguay, dan Venezuela. Amerika Latin merupakan negara berkembang setelah Perang Dunia II. Negara ini melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi khususnya OPEC. Dengan melakukan kerjasama OPEC, negara ini juga menjalin hubungan dengan negara maju. Proses kelahiran kerja sama Utara-Selatan diawali dari pertemuan negara-negara penghasil minyak dengan negara-negara konsumen minyak pada tanggal 7 April 1975 di Paris, Prancis.